Dana Haji di Alihkan ke Investasi

Assalamu’alaikum, ustadz/ustadzah ….Bagaimana hukumnya jika dana yang telah disetorkan kepada bank untuk ibadah haji, namun karena belum digunakan akibat antrian yang panjang. Alhasil dana tersebut dialihkan untuk investasi?

Jawaban
————–

‌و عليكم  السلام  و  رحمة  الله  و  بركاته

Menurut UU No. 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji , seluruh sumber dana haji diinvestasikan pada instrumen-instrumen syariah.

Dalam pandangan fikih, pada prinsipnya, menginvestasikan dana tersebut itu boleh dilakukan karena jumlah jamaah haji yang semakin banyak menimbulkan daftar tunggu dan dana haji yang tidak terkelola dan baru bisa digunakan pada saat yang bersangkutan menunaikan ibadah haji.

Begitu pula dana-dana lain, seperti dana efisiensi, manfaat dana haji, dan dana abadi umat yang berpotensi untuk dikembangkan manfaatnya. Dana ini diinvestasikan agar memberikan imbal hasil (return) kepada pemilik dana (jamaah haji) sehingga mereka mendapatkan imbal hasil dari pokok setorannya yang bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang bersangkutan.

Kebolehan investasi dana tersebut juga sesuai dengan maqashid syariah (target hukum), di antaranya bahwa setiap dana diinvestasikan agar memberikan return dan bagi hasil (hifdzul maal min janibil wujud) yang memberikan mashlahat bagi jamaah haji, penyelenggara jamaah haji, dan kualitas penyelenggaraan haji pada khususnya.

​Dengan demikian, investasi dana haji itu boleh dilakukan pada instrumen-instrumen syariah dengan menggunakan skala prioritas dan atas persetujuan (kesepakatan) dengan jamaah haji selaku pemilik dana karena menjadi amanah undang-undang dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.​

Wallahu a’lam.

Pengelolaan Keuangan Haji (4) Selesai

K. Program, Indikator dan Capaian

▪Untuk lihat Program, Indikator dan Capaian, lihat gambar

L. Kesimpulan

▪Haji memiliki peran yang penting dan strategis dalam Islam, karena menjadi rukun Islam kelima yang berarti menjadi salah satu tiang dari keislaman seseorang.

1. Komponen Dana Haji

▪Menurut UU No 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji ditegaskan bahwa sumber keuangan haji itu terdiri dari :

1. Setoran jama’ah haji.
2. Manfaat investasi dana haji.
3. Dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji.
4. Dana Abadi Umat (DAU); dan/ atau
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Hukum Investasi Dana Haji

▪Sesungguhnya jika dana haji itu dibayarkan sebelum menunaikan ibadah haji maka dana tersebut akan bisa digunakan langsung dan tidak ada dana yang mengendap. Tetapi dengan kondisi antrian dan daftar tunggu jama’ah haji saat ini, maka menimbulkan banyak dana haji yang tidak terkelola dan baru bisa digunakan pada saat yang bersangkutan itu menunaikan ibadah haji.

3. Maqashid atau Target Investasi Dana Haji

▪Sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa investasi atau penempatan dana haji ini hukumnya boleh bahkan wajib sesuai dengan dalil dalil syariah untuk mencapai maqashid atau target-target syariah tertentu. Diantaranya adalah

a. Kewajiban investasi dan mengembangkan harta dan pada saat yang sama meninggalkan dana tersebut idle atau tidak digunakan, dimana hal itu dilarang oleh syariat.

2. Investasi ini telah menunaikan maqashid الوجود جانب من المال حفظ yaitu bagaimana harta bisa dilindungi, dikembangkan dan memberikan return atau imbal hasil yang besar, sehingga dana-dana tersebut memberikan manfaat yang lebih besar.

3. Mashlahat bagi jama’ah haji, penyelenggara jama’ah haji, dan juga mashlahat pada umumnya.

4. Kriteria Investasi

5. Instrumen Investasi

▪Di antara instrumen investasi yang mungkin ditempatkan adalah

1. Deposito Bank Syariah yang menggunakan skema mudharabah muthlaqah.

2. SBSN (Surat berharga Syariah Negara) dengan cara BPKH selaku wakil yang menempatkan dana tersebut untuk dibelikan sukuk negara retail dengan akad wakalah.

Pengelolaan Keuangan Haji (3)

H. Kendala Pengelolaan Keuangan Haji

1. Anggaran yang Tidak Memadai

▪Sebagai lembaga yang baru didirikan, BPKH mendapatkan anggaran dari dana keuangan haji.

▪Pengawasan, khususnya pengawasan syariah mendapatkan porsi yang tidak besar, karena aktifitas dan programnya masih tidak banyak dan juga invesatasi serta penempatan dananya di tahun pertama dan kedua difokuskan di sektor keuangan, khususnya Sukuk Negara Retail atau SBSN.

▪Oleh karena itu, biaya pengawasan syariah ini tidak terlalu besar dan alokasi dana atau anggaran ini bisa diperkecil hingga 40% dari alokasi yang ada.

2. Panduan Pengawasan Syariah

©Seperti halnya lembaga keuangan syariah di Indonesia yang sudah memiliki tata kelola syariah atau Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mencakup pengawasan, baik pengawasan sebelum investasi, saat investasi dan setelah investasi.

©Begitu pula pengelolaan keuangan haji ini harus memiliki konsep atau sistem pengawasan syariah.

3. Kepemilikan Dana Haji

▪Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No 43 Tahun 2014, komponen dana haji terdiri dari 4. Keempat itu secara syariah harus ditentukan status kepemilikannya, apakah titipan atau pinjaman, karena akan berimplikasi pada penempatan atau hak miliknya.

4. Arah Investasi

©Sebagaimana visi besar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk memperkuat sistem ekonomi syariah secara umum tidak hanya terbatas pada sektor keuangan tetapi juga pada sektor riil dan pilantrofi. Oleh karena itu, perlu kajian yang mendalam tentang arah investasi, tidak hanya terbatas pada sektor keuangan tetapi juga pada sektor riil yang memenuhi kriteria amanat undang-undang, yaitu aman secara syar’i, likuid dan memberikan imbal hasil yang cukup.

©Sementara ini, arah investasi terbatas pada sukuk negara retail sebagai salah satu instrumen keuangan dan belum merambah pada sektor riil.

5. Kriteria Investasi Syariah

▪BPKH belum memiliki kriteria apa saja yang harus dipenuhi bahwa portofolio tertentu itu bisa diinvestasikan dengan memenuhi 3 kriteria dalam undang-undang.

6. Analisis SWOT

a. S = Streingth (kekuatan)

©Pengelolaan dana keuangan haji oleh BPKH itu memiliki unsur strengths, yaitu keberadaan BPKH ini dilindungi regulasi khususnya UU No 43 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada BPKH untuk mengelola keuangan haji.

b. W = Weakness (kelemahan)

▪Tetapi pengelolaan dana keuangan haji oleh BPKH ini memiliki kelemahan, diantaranya adalah bahwa umur BPKH ini masih sangat baru. Di usianya yang muda masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) penyiapan infrastruktur dan konsepsi pengelolaan haji di mana membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

c. O = Opportunity (Peluang)

©BPKH sendiri memiliki kesempatan dan peluang yang sangat besar, di mana dana haji yang dikumpulkan ini sangat besar. Posisi saat ini dana haji mencapai 90 triliun. ini adalah dana yang sangat besar sekali untuk bisa dikembangkan dan dikelola, sehingga bermanfaat bagi jamaah haji, meningkatkan kualitas jamaah haji, meningkatkan sistem keuangan syariah dan menguatkan basis sektor riil ekonomi syariah.

d. T = Threat (Ancaman)

▪Karena dana haji adalah dana jama’ah haji yang jumlahnya sangat besar, sehingga mereka memiliki harapan besar terhadap pengelolaan keuangan haji yang jika kesempatan pertama tidak dilakukan oleh BPKH dan bahkan memberikan kesan yang tidak positif, baik dalam pengelolaan, penempatan dana dan imbal hasil yang tidak memuaskan., maka akan merusak citra BPKH secara umum sebagai lembaga yang dilindungi undang-undang tetapi tidak mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

I. Kebijakan Umum

1. Mengurangi anggaran pengawasan syariah terhadap pengelolaan dana haji dengan memangkas 60% dari l anggaran 250 juta menjadi 100 juta.

2. Menyusun pedoman atau panduan pengawasan syariah, sehingga menjadi sistem yang melekat dalam setiap unit di dewan pengawas dan juga unit-unit di badan pelaksana.

3. Membuat pertimbangan syariah atau opini syariah terhadap hal-hal strategis dalam mobilisasi dana, arah investasi, penempatan dana dan juga penyaluran dana.

J. Solusi

1. Memangkas anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan syariah sekitar 40%.

2. Menyusun konsepsi, panduan atau pedoman pengelolaan keuangan syariah.

3. Membuat opini syariah terhadap hak kepemilikan dana keuangan haji, arah investasi, penempatan dana dan penyaluran dana.

Hukum Dana Halal Yang Bercampur Dengan Dana Non Halal (bagian 2)

📚 FIKIH MUAMALAH

📝 Pemateri: Ustadz Dr. Oni Syahroni MA.

Materi sebelumnya bisa dibaca pada tautan berikut:

http://www.manis.id/2017/01/hukum-dana-halal-yang-bercampur-dengan.html?m=1

📒 Pemanfaatan Dana Non Halal.

Para ulama menjelaskan bahwa dana non halal tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, dan harus disedekahkan kepada pihak lain.

Maksudnya, pendapatan non halal hukumnya haram. Oleh karena itu, tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk kebutuhan (hajat) apa pun, baik secara terbuka ataupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak.

Pendapatan non halal harus diberikan atau disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah. Sebagaimana penjelasan dalam Standar Syariah AAOIFI Bahrain sebagai berikut:

💡 “Pendapatan non-halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apa pun, walaupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak.”

Sesuai juga dengan kaidah fikih, “Setiap pendapatan yang tidak bisa dimiliki, maka (pendapatan tersebut) tidak bisa diberikan (kepada pihak lain)”.

Tentang penyaluran dana non-halal, mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non-halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (al-mashlalih al-ammah), seperti pembangunan jalan raya, MCK.

Sedangkan sebagian ulama, seperti Syeikh Yusuf al-Qardhawi dan Prof Dr al-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non-halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (aujuh al-khair), baik fasilitas umum (al-mashlalih al-ammah), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Sumber perbedaan pendapat di atas adalah status dan kepemilikan dana yang disedekahkan tersebut.

Bagi ulama yang membolehkan penyaluran dana non-halal hanya untuk mashalih ‘ammah, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya dan penerimanya.

Jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum.

Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan sosial, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya.

Jika dana itu halal bagi penerimanya, maka penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat.

Pendapat kedua ini memiliki landasan hukum baik dari aspek nash dan maqashidnya, yaitu diantaranya :

🍂 Hadits Rasulullah Saw, “Sesuai dengan ucapan Rasulullah Saw kepada sahabiyyah Barirah ketika menyerahkan kepada Rasulullah Saw.

Maka Aisyah ra berkata, “Sesungguhnya daging itu termasuk sedekah dan Rasulullah tidak mengambil sedekah.”

Kemudian Rasulullah Saw menjawab, “Sesungguhnya barang ini sedekah baginya, dan hadiah bagi kita.”

Hadits diatas memberikan dilalah (makna), bahwa dana non-halal itu bisa disalurkan dan dikonsumsi untuk / oleh pihak penerima sedekah seperti faqir, miskin, dll.

🍂 Atsar
Al-Hasan ra pernah ditanya tentang taubat al-Ghal (orang yang mengambil harta ganimah sebelum dibagikan atau sebelum pasukan berpencar).
Al Hasan menjawab, “Ia harus bersedekah dengan harta tersebut.”

🍂 Mashlahat

a. Dana non-halal bukan milik pihak tertentu, tetapi menjadi milik umum.

Selama bukan milik seseorang atau pihak tertentu, maka dana tersebut bisa disalurkan untuk faqir miskin dan pihak yang membutuhkan.

b. Dana non-halal itu haram bagi pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut), tetapi ketika sudah terjadi perpindahan kepemilikan, status dana tersebut halal bagi penerimanya, baik entitas pribadi, seperti faqir miskin, ataupun entitas lembaga seperti yayasan social, pendidikan.

Al-Qardhawi menjelaskan:

“Menurut saya dana non-halal itu kotor (khabits) dan haram bagi pihak yang mendapatkannya, tetapi halal bagi (penerimanya, seperti orang-orang faqir dan kebutuhan sosial). Karena dana tersebut bukan haram karena fisik dana tersebut, tetapi karena pihak dan faktor tertentu.”

c. Program pemberdayaan masyarakat adalah penyaluran dana untuk tujuan jangka panjang sehingga manfaat yang diterima lebih besar dan jangka panjang (fiqh ma’alat dan fiqh aulawiyyat).

Atas dasar ini, maka dana non-halal bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial apapun, termasuk kebutuhan beasiswa dan pendidikan.

Wallahu a’lam bish showaab.

Berniaga Dengan Non Muslim

Ustadz Oni Syahroni

Assalamu’alaikum, ustadz/ustadzah
Afwan ustadz wa ustadzah.. saya mau bertanya, jika seorang muslim berdagang.. ketika ada pembeli yang non muslim membeli dagangan kita,, boleh tidak? Dan status uangnya itu bagaimana ustadz?? Halalkah atau bagaimana.. mohon penjelasan beserta dalilnya ustadz..syukron 🙏
# A 42

Jawaban
————–

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ،
Bismillaahirrahmaanirrahiim
Dalam fikih, tidak ada larangan bagi setiap pihak dalam transaksi bisnis untuk membeli atau menjual komoditasnya kepada non-muslim selama dipastikan bahwa komoditas yang dijual atau keuntungan yang didapatkan oleh penjual non-muslim tidak diperuntukkan untuk hal yang maksiat atau mendzalimi masyarakat atau umat islam.

Kebolehan tersebut sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah saw yang pernah bermuamalah dengan non-muslim, dimana beliau membeli secara tidak tunai dari seorang yahudi, sebagai jaminannya adalah baju besinya.

Sesusai hadits dari ‘Aisyah r.a yang menyampaikan bahwa:

اشترى رسول الله صل الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيءة، فاعطاه درعا له رهنا (رواه مسلم).

Di samping itu dalam rukun dan syarat akad, tidak disyaratkan bahwa pihak-pihak yang menjadi mitra bisnis kita harus muslim. Oleh karena itu dalam syarat-syarat atau kriteria pihak-pihak akad atau ‘aqid yang ada hanya baligh, berakal, dan rasyid, dan tidak ada syarat agama atau harus muslim.

Kaidah ini juga sesuai dengan aspek maslahat yang menuntut transaksi atau muamalah itu dilakukan terhadap muslim dan non-muslim, karena tidak setiap komoditas yang kita butuhkan bisa kita dapatkan pada umat islam. Apalagi saat ini, dimana banyak sekali kebutuhan-kebutuhan seperti alat kesehatan dan sebagainya yang hanya bisa kita dapatkan atau bisa kita beli dari non-muslim.

Dari aspek fikih aulawiyat atau fikih prioritas, selama pilihan yang boleh atau bertransaksi dengan non-muslim itu tidak hanya satu, maka kita memilih pilihan yang paling ashlah (yang paling maslahat). Begitupula jika pilihannya adalah muslim dan non-muslim, maka kita memilih bermitra dengan sesama muslim, juga apabila pilihannya sesama muslim maka kita memilih pilihan muslim yang paling bermanfaat untuk umat islam.

Wallahu a’lam.

Hukum Dana Halal Yang Bercampur Dengan Dana Non Halal

📚 FIKIH MUAMALAH

📝 Pemateri: Ustadz Dr. Oni Syahroni MA.

📒Apa Saja Dana Non Halal?

Dana non-halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (al-kasbu al-ghairu al-masyru’).

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan beberapa kegiata usaha yang bertentangan dengan syariah, di antaranya:

🔹Usaha lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.

🔹Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

🔹Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang.

🔹Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.

🔹Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudharat.

(Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Revisi 2006, Jakarta, diterbitkan atas kerjasama DSN-Bank Indonesia, Cetakan 2006 Hal 274)

Menurut pendapat yang rajih, jika dana yang halal lebih dominan dari pada dana non-halal, maka keseluruhan dana tersebut menjadi halal karena dalil-dalil berikut:

🍂Kaidah Fikih:
Hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan, kaidah tafriq shafqah (memisahkan transaksi halal dari transaksi yang haram).

🍂Mashlahat: Raf’ul haraj wal hajah al ammah, yaitu meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum, diantaranya, lingkungan dan pranata ekonomi masih belum islami, regulasi tidak memihak lembaga keuangan syariah  (LKS), masyarakat yang belum paham ekonomi syariah, industri konvensional yang mendominasi, sehingga transaksi dengan konvesional menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.

🍂Muro’at qowa’id al-katsrah wa al-ghalabah: maksudnya standar hukum adalah bagian lebih dominan.

🍂Umum al-balwa, maksudnya dana halal yang bercampur tersebut menjadi sulit. Banyak para ulama yang menegaskan tentang hal ini, beberapa ulama diantaranya:

🔺Ibnu Nujaim berkata,
“jika terjadi disebuah negara, dana halal bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil, kecuali jika ada bukti nyata bahwa dana tersebut itu haram.”

🔺An-Nawawi berkata,
“Jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas, maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram. Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah SWT.”

(Bersambung)