THR Anak Dimanfaatkan Orang Tua

0
160

Pertanyaan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ustadz… Saya mau bertanya, tentang bolehkah orang tua memanfaatkan tunjangan hari raya (THR) anak yang ia dapatkan saat Lebaran untuk kepentingan kebutuhan dapur sehari-hari, misalnya?, Bagaimana seharusnya menggunakan uang THR anak? Apakah boleh juga digunakan untuk pendidikan anak? Terima kasih Ustadz

🍃🍃🌸🍃🍃🌸🍃🍃🌸


Jawaban

Oleh: Ustadz DR. Ini Sahroni, MA

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Pertama, pada umumnya, menjadi kekhasan masyarakat Indonesia, setiap kali Lebaran seperti Idul Fitri, mereka yang mudik akan berbagi uang recehan untuk keponakan dan saudara –yang umumnya– usia anak-anak dengan jumlah beragam. Ada yang lima ribuan, sepuluh ribuan, dua puluh ribuan hingga seratus ribuan.

Saat ini istilah THR itu tidak hanya istilah bagi karyawan yang mendapatkan tunjangan hari raya atau gaji ketiga belas, tetapi THR juga sudah menjadi lazim bagi mereka yang mudik pulang kampung dan berbagi recehan untuk keponakan, saudara, dan kerabat. Bahkan tak jarang seorang anak itu mendapatkan hadiah atau THR dalam jumlah yang banyak.

Mungkin ada beberapa orang tua yang memanfaatkan uang tersebut untuk kebutuhan keluarga seperti kebutuhan dapur atau kebutuhan lainnya karena menganggap uang tersebut adalah uang orang tuanya.

Kedua, dari sisi fikih, sesungguhnya yang harus dilakukan oleh orang tua (wali/washi) adalah tiga hal, yaitu [1] Membimbing (isyraf) anak-anak tersebut agar bisa belajar mengelola keuangan dari jumlah yang sedikit dan dari sesuatu yang paling praktis di depan mata, seperti uang THR tersebut.

[2] Tetapi, jika hal tersebut tidak bisa maksimal dilakukan karena usia mereka yang masih belia, maka orang tua (wali/washi) ambil bagian dan berperan aktif untuk meminta dana tersebut dititipkan di orang tua (wali/washi) untuk disimpan/ditabungkan, seperti di bank syariah atau diinvestasikan agar produktif/menghasilkan return, seperti portofolio investasi dan asuransi pendidikan untuk kepentingan si anak.

[3] Para orang tua (wali/washi) juga dapat menggunakan uang THR itu untuk kebutuhan keluarga seperti kebutuhan dapur dan lainnya selama peruntukan itu dibutuhkan, dalam jumlah atau nominal yang lazim, dan atas kesepahaman dengan si anak.

Ketiga, kesimpulan tersebut didasarkan pada beberapa tuntunan/dalil, di antaranya [1] Sesungguhnya THR itu milik si anak, karena si anak –walaupun dengan usia belia– itu memiliki hak kepemilikan (dzimmah maliyah). Jika –misalnya– dalam Lebaran ini ia menerima total THR Rp 10 juta dari kerabatnya, maka uang Rp 10 juta tersebut adalah miliknya.

Transaksi anak yang belum baligh dan mumayyiz itu dikenal dengan ahliyatul ‘ada an-naqishah, di mana ia hanya bisa melakukan transaksi tertentu tetapi atas izin pandangan orang lain. (Nazhariyyatu al-Aqd, Izzudin M Khujah, Dallah al-Baraka, 32-33).

Karena pelaku akad harus mumayyiz dan rusyd (membedakan antara yang bermanfaat dan merugikan/cakap hukum). Sebagaimana Fatwa DSN MUI No 110 tentang Jual Beli; “Penjual dan pembeli wajib cakap hukum”.

[2] Tetapi syariah juga menegaskan bahwa kepemilikan (maliyah) si anak itu terbatas (tidak seperti orang dewasa) karena ia belum cakap hukum hingga ia belum memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan menyalurkan uang yang diterimanya.

(3) Selanjutnya, syariat Islam ini memberikan mandat kepada wali seperti orang tua atau washi (jika orang tuanya sudah wafat dan memberikan wasiat kepada pihak ketiga) untuk membimbing dan membantunya –bahkan– menjadi pelaksana dan menyimpan dana tersebut agar aman; terhindar dari pemborosan dan sejenisnya. Atau menginvestasikannya untuk kebutuhan jangka panjang si anak.

Dalam beberapa literatur dijelaskan, “Yang dimaksud dengan wilayah adalah kewenangan yang diberikan oleh Islam kepada seseorang untuk menunaikan atas nama anak dalam urusan pribadi dan keuangannya. Kewenangan tersebut didapatkan sejak kelahiran anak hingga usia mumayyiz atau belum mumayyiz.

Secara umum kewenangan itu wajib didapatkan setiap anak karena kapasitas/keterbatasan sebagai seorang qashir. Maksudnya, mereka yang tidak memiliki kewenangan penuh terhadap harta yang dimilikinya.” (Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah/16551 mengutip dari Ibnu Abidin 2/196, al-Bada’i 5/152, dan ad-Dasuqi 3/292).

Dalam beberapa literatur dijelaskan, “Sedangkan yang dimaksud dengan wishaya dalam istilah fikih adalah salah satu pihak melakukan perbuatan hukum atau transaksi atas nama orang lain (anak) karena mendapatkan wasiat dari orang tua si anak tersebut semasa hidupnya.” (Al-Mausu’ah al-Fiqihiah al-Kuwaitiyah/29665 mengutip dari Tahdzib al-Asma 2/192, dan Kasyaf al-Istilahat al-Funun 2/1511).

Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah menjelaskan, “Seluruh ahli fikih sepakat bahwa seorang wali berkewajiban untuk melakukan eksekusi/transaksi (tasharruf) terhadap aset anak merujuk pada kepentingan dan tanpa merugikan anak tersebut.

Sebagaimana firman Allah SWT, “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat…” (QS al-An’am: 152).

Dan ayat, “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: ‘Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan…” (QS al-Baqarah: 220). (Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah/16553).

Dalam beberapa literatur dijelaskan, “Seorang wali itu berkewajiban untuk memberikan bimbingan terhadap urusan keuangan anak-anak. Seperti berinfak, melakukan transaksi, menjaga aset, dan mengembangkannya.” (Al-Mausu’ah al-Fiqihiah al-Kuwaitiyah/16652 mengutip dari Bada’i 5/152, asy-Syarh al-Kabir 3/292, Nihayatu al-Muhtaj 3/355)

Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah menjelaskan, “Di antara hal terkait dengan tanggung jawab keuangan anak adalah mengganti biaya kerusakan yang diakibatkannya, memberikan nafkah, membayar pajak, menunaikan zakat mal, menunaikan zakat fitrah, dan berkurban. Dan selanjutnya wali/washi yang mengeksekusi/menunaikan kewajiban anak tersebut dari hartanya.” (Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah/16650).

[4] Sesungguhnya di antara hak setiap anak (dari sejak lahir hingga baligh dan belum mumayyiz atau sudah mumayyiz) yang harus dipenuhi oleh orang tuanya/wali/washi itu mendapatkan bimbingan/mendapatkan pembinaan, serta mendapatkan nafkah (biaya).

Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah menjelaskan, “Di antara hak-hak seorang anak –yang harus ditunaikan oleh orang tuanya/wali/washinya– adalah ia mendapatkan biaya hidup (infak), bimbingan pendidikan, dan pembinaan akhlak.” (Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah/16650).

[5] Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, “Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik hasil usahamu. Makanlah dari hasil usaha anak-anakmu.” (HR Abu Daud).

Sesungguhnya jika ditelaah, konteks hadis ini berlaku untuk anak yang sudah usia dewasa dan berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya.

Oleh karena itu, dalam hal ini orang tua diberikan hak untuk memanfaatkan harta atau penghasilan si anak dalam kadar yang lazim/makruf sebagai kompensasi dari kewajiban nafkah yang harus ditunaikan si anak kepada orang tuanya.

Wallahu a’lam.

Sumber: Republika 26 April 2023

🍃🍃🌸🍃🍃🌸🍃🍃🌸


Dipersembahkan oleh : www.manis.id

Follow IG MANIS : http://instagram.com/majelismanis

Subscribe YouTube MANIS : https://youtube.com/c/MajelisManisOfficial

📱Info & Pendaftaran member : https://bit.ly/Joinmanis

💰 Donasi Dakwah, Multi Media dan Pembinaan Dhuafa
An. Yayasan Manis
No Rek BSM : 7113816637
Konfirmasi:
wa.me/6285279776222
wa.me/6287782223130

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here