Pertanyaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Ustadz…saya mau bertanya… Sebagian masyarakat masih memperdebatkan perihal denda keterlambatan. Sebenarnya, bagaimana pandangan ulama salaf dan khalaf terkait denda keterlambatan? Mohon penjelasan Ustaz. –Reza, Bogor
🍃🍃🌸🍃🍃🌸🍃🍃🌸
Jawaban
Oleh: Ustadz Dr. Oni Sahroni
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Pertama-tama, perlu dijelaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa debitur (peminjam) yang mampu bayar, tetapi sengaja tidak memenuhi utangnya kepada kreditur itu boleh dikenakan sanksi atau hukuman karena telah merugikan dan menzalimi kreditur.
Sebagaimana hadis Rasulullah SAW,
لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ
“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad).
Dan hadis Rasulullah SAW,
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ
“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan utangnya (dihiwalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah.” (HR Bukhari dan Muslim).
Selanjutnya, mayoritas ulama yang membolehkan hukuman, berbeda pendapat ihwal jenis sanksi yang boleh dikenakan terhadap debitur, yaitu sebagai berikut.
Pendapat pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa jenis sanksinya adalah debitur tersebut dipenjara (yuhbas) oleh otoritas.
Pendapat kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa jenis sanksinya adalah debitur tersebut di-blacklist (yuhjar) sehingga tidak bisa menjadi mitra dalam bisnis.
Pendapat ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa jenis sanksinya, debitur tersebut dicambuk (yudhrab) dengan putusan otoritas.
Pendapat keempat, sebagian ulama berpendapat bahwa jenis sanksinya, debitur tersebut diasingkan (yunfa) berdasarkan putusan otoritas.
Sebagaimana penjelasan Asy-Syaukani berikut.
واستدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرا على القضاء تأديبا له وتشديدا عليه… وإلى جواز الحبس للواجد ذهبت الحنفية وزيد بن علي. وقال الجمهور: يبيع عليه الحاكم …، وأما غير الواجد فقال الجمهور: لا يحبس، لكن قال أبو حنيفة: يلازمه من له الدين. وقال شريح: يحبس والظاهر قول الجمهور، ويؤيده قوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة (سورة البقرة، الآية: 280)
“Asy-Syaukani berdalil dengan hadis bahwa debitur yang mumathil boleh dihukum dengan penjara hingga melunasi utangnya, jika ia mampu untuk melunasi sebagai salah satu bentuk hukuman agar jera… Di antara ulama yang berpendapat bahwa hukumannya dipenjara adalah ulama mazhab Hanafi dan Zaid bin Ali.
Sedangkan mayoritas ulama mengatakan, otoritas menjual aset yang dimilikinya… Sedangkan mereka yang dalam kondisi mu’sir atau kesusahan bayar mayoritas ulama mengatakan tidak dipenjara. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat, kreditur berhak untuk memata-matainya.
Syurah mengatakan, ia dipenjara. Dan pendapat yang unggul adalah pendapat mayoritas ulama sebagaimana diperkuat dengan ayat “… Berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan…” (QS al-Baqarah: 180).” (Asy-Syaukani, Nail al-Authar, 5/361).
Sebagaimana Ash-Shan’ani saat menjelaskan hadis, “Layyu al-wajidu yuhillu ‘irdhahu wa ‘uqubatahu.”
وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ
“Hukumannya adalah dengan ia (debitur) dipenjara.” (Ash-Shan’ani, Subul as-Salam, 3/77).
Untuk mengetahui ragam pendapat seputar jenis sanksi bagi debitur tersebut bisa dilihat, Buhuts fii Qadhayah Fiqhiyah Mu’ashirah, Utsmani, hal 42 dan Dirasati Fii Ushul al-Mudayanat, Nazih Hammad, hal 292.
Pendapat kelima, sebagian ulama berpendapat bahwa debitur dikenakan sanksi berupa uang sebagai denda keterlambatan dan disalurakan sebagai dana sosial seperti halnya infak.
Di antara yang berpendapat ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang menegaskan dalam Fatwanya Nomor 17 /DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
“Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.”
Berdasarkan pemaparan seputar perbedaan pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa yang lebih maslahat dan bisa diterapkan adalah pendapat kelima.
Kesimpulan tersebut karena alasan berikut.
(1) Jika ditelaah, pendapat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak realistis untuk diberlakukan saat ini karena pemberlakuannya membutuhkan regulasi, aturan, infrastruktur, dan tata laksana agar hukuman bisa sesuai dengan targetnya membuat jera tetapi tidak membuat masalah-masalah baru.
Karena infrastruktur dan tata laksananya tidak tersedia, maka pendapat-pendapat tersebut tidak tepat untuk diberlakukan saat ini. Sehingga yang paling mungkin dan maslahat diberlakukan adalah denda keterlambatan berinfak dengan uang.
(2) Pengenaan denda keterlambatan untuk menghindarkan kerugian dan mudharat, serta agar nasabah disiplin. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW,
…لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.
“…Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik).
(3) Kebolehan tentang denda keterlambatan menurut ulama Malikiyah merujuk kepada kaidah fikih sebagaimana disebutkan oleh ad-Dusuqi,
مَنِ الْتَزَمَ مَعْرُوْفًا لَزِمَهُ
“Siapa yang berkomitmen melaksanakan suatu kebaikan, maka ia wajib menunaikannya.” (Hasyiyah ad-Dusuqi ‘ala asy-Syarh al-Kabir, ad-Dusuqi, 4/26).
Berdasarkan kaidah ini, maka nasabah yang sepakat dan menyetujui pembiayaan di bank syariah dan di antara klausulnya adalah membayar denda keterlambatan saat ia terlambat bayar dan bank syariah berkewajiban menyalurkannya sebagai dana sosial, maka itu berarti ia mewajibkan diri sendiri untuk membayar denda keterlambatan.
Ringannya, nasabah yang membayar denda keterlambatan pada saat akad itu seakan-akan menyampaikan, “Saya berjanji jika saya terlambat bayar saya akan berinfak.”
(4) Denda keterlambatan itu bukan bagian dari riba karena bukan terjadi dalam transaksi qardh (pinjaman), tetapi terjadi dalam transaksi jual-beli tidak tunai.
Dan karena uang yang diserahkan oleh debitur tersebut tidak menjadi pendapatan kreditur, tetapi menjadi infak untuk para dhuafa.
(5) Pilihan membolehkan denda keterlambatan adalah pilihan yang maslahat untuk debitur dan kreditur, juga menghilangkan madharat.
Maslahat yang dimaksud adalah dengan denda keterlambatan ini, debitur termotivasi bahkan dipaksa untuk menunaikan kewajibannya. Maslahat kreditur maksudnya dengan denda ini akhirnya haknya terpenuhi.
Madharat yang dimaksud karena jika debitur itu terlambat atau gagal bayar –selain sebagai maksiat– juga merugikan kreditur. (Lihat Mathlu al-Ghaniy Zhulmun wa Innahu Yuhillu ‘Irdhahu wa ‘Uqubatahu, bagian dari Fatwa dan Kajian Syeikh Sulaiman al-Mani’ 3/261).
Wallahu A’lam.
Sumber: Konsultasi syariah Republika Online, 23 Desember 2024
🍃🍃🌸🍃🍃🌸🍃🍃🌸
Denda Keterlambatan Membayar Hutang
Pertanyaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Ustadz/ustadzah
…
Pertanyaannya bagaimana jika orang yang berhutang tidak segerar bayar, agar jera kita kasih denda…misal tidak nyicil bulan ini kita denda boleh tidak ?
🍃🍃🌸🍃🍃🌸🍃🍃
Jawaban
Oleh: Ustadz Farid Nu’man Hasan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Denda memang sebagian ulama ada yang membolehkan jika dia zalim.. Seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim.. Tapi 4 madzhab tidak setuju.. Kalo mau ambil pendapat yang membolehkan tidak apa-apa, jika memang bermaslahat.
Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid mengatakan:
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمة وتلميذه ابن القيم إلى جواز التعزير بأخذ المال إذا رأى الولاة أن هذا يحقق المصلحة ، ويردع الظلمة ، ويكف الشر ، لأن التعزير باب واسع ، فأوله التوبيخ بالكلام ، وأعلاه التعزير بالقتل إذا لم ينكف الشر إلا بالقتل ، وأخذ المال نوع من أنواع التعزير الذي يحصل به ردع المعتدين
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, membolehkan hukuman berupa denda uang jika memang seorg pemimpin menilai hal itu ada maslahat, menolak kezaliman, dan menahan laju keburukan.
Sesungguhnya memberikan sanksi itu perkara yang lapang. Pertama diawali dgn teguran lisan, dan sanksi yang paling tinggi adalah hukuman mati jika memang hanya dgn itu cara mencegah keburukan. Ada pun sanksi dgn denda uang adalah salah satu jenis hukuman utk mencegah orang-orang yang melampaui batas.
(Al Islam Su’aal wa Jawaab no. 21900)
Wallahu A’lam.
🍃🍃🌺🍃🍃🌺🍃🍃
Dipersembahkan oleh : www.manis.id
Subscribe YouTube MANIS : https://youtube.com/c/MajelisManisOfficial
Follow Media Sosial MANIS :
IG : https://www.instagram.com/majelis_manis/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
FB: http://fb.com/majelismanis
TikTok: https://www.tiktok.com/@majelis_manis_
Channel WA: https://whatsapp.com/channel/0029Vb2gvsvCRs1nMp7XA51f
Channel Telegram: https://whatsapp.com/channel/0029Vb2gvsvCRs1nMp7XA51f
📱Info & Pendaftaran member : https://bit.ly/gabungmanis
💰 Donasi Dakwah, Multi Media dan Pembinaan Dhuafa
An. Yayasan Iman Islam
No Rek BSI : 7113816637
Konfirmasi: wa.me/6287891088812






