Pembiayaan Syariah vs Konvensional

Assalamu’alaikum, ustadz/ustadzah….
Tanya kang, aku pernah utang di bank syariah ternyata prosedur dan prosesnya sama jg ada perhitungan bunga trus syariahnya di mana kang? Syukron. #i-11

Jawaban
————–

‌و عليكم  السلام  و  رحمة  الله  و  بركاته
Bank syariah tidak ada bunga sama sekali, dan hal tersebut terlihat dari beberapa aspek ;
1. Dan dalam SoP nya tidak boleh masukkan unsur bunga apapun dalam semua produknya, baik penghimpunan dana (tabungan, giro dan deposito), maupun penyaluran dana (pembiayaan konsumtif maupun produktif).

2. Secara operasional bank syariah diawasi oleh dewan pengawas syariah, yang apabila bank melakukan praktek yg menyimpang, maka akan menjadi objek temuan dan teguran keras oleh DPS.

3. Bank syariah juga diawasi oleh OJK dan DSN MUI yg apabila melakukan praktik yg menyimpang dari aspek syariah, maka bank akan mendapatkan teguran keras bahkan bisa saja izin syariahnya dicabut.

Maka bisa jadi ada persepsi yg ‘salah’ baik dari pihak petugas bank yg salah menjelaskan, maupun pihak nasabah yg ‘salah’ dalam memahami prinsip2 pembiayaan dalam perbankan syariah.

Secara garis besar, dapat digambarkan pembiayaan bank syariah sebagai berikut ;
Pembiayaan konsumtif, umumnya menggunakan akad jual beli. Seperti jual beli rumah, kendaraan, maupun objek lainnya. Umumnya bank membeli dahulu rumah/kendaraan yg dibutuhkan nasabah secara cash dari developer/daeler,  lalu setelah itu bank menjualnya kepada nasabah bersangkutan dengan pembayaran cicilan. Bank boleh mengambil keuntungan dari penjualan objek tsb. Misalnya bank membeli rumah Rp 500 juta secara cash daru developer, lalu kemudian menjualnya secara cicil selama 5 tahun sejumlah Rp 750 juta.
Akad jual beli seperti ini adalah umumnya digunakan di bank syariah, istilahnya adalah murabahah.

Jadi, insya Allah di bank syariah bebas riba hanya saja mungkin konunikasinya yg perlu diperbaiki dari kedua belah pihak.

Wallahu a’lam.

RIYADHUS SHALIHIN (27)​

📕 ​Bab Sabar – Sabar itu Pelita​

​Hadits:​

وعن أبي مالكٍ الحارث بن عاصم الأشعريِّ – رضي الله عنه – ،  قَالَ :

قَالَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – : الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمان ، والحَمدُ لله تَمْلأُ الميزَانَ ، وَسُبْحَانَ الله والحَمدُ لله تَملآن – أَوْ تَمْلأُ – مَا بَينَ السَّماوات وَالأَرْضِ، والصَّلاةُ نُورٌ ، والصَّدقةُ بُرهَانٌ ، والصَّبْرُ ضِياءٌ ، والقُرْآنُ حُجةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائعٌ نَفسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُها

رواه مسلم .

​Artinya:​

​Dari Abu Malik al-Harits bin Ashim al-Asy’ari r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:​

​”Kesucian adalah separuh keimanan dan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal​

​Subhanallah dan Alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi.​

​Shalat adalah cahaya, sedekah adalah sebagai bukti – keimanan bagi yang memberikannya – sabar merupakan pelita,​

​Al-Quran adalah merupakan hujjah untuk kebahagiaanmu – jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya – dan dapat pula sebagai hujjah atas kemalanganmu – jikalau tidak mengikuti perintah-perintahnya dan suka melanggar larangan-larangannya.​

​Setiap orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya – kepada Allah – berarti ia memerdekakan dirinya sendiri – dari siksa Allah Ta’ala itu – dan ada yang merusakkan dirinya sendiri pula – karena tidak menginginkan keridhaan Allah Ta’ala.”​

​(Riwayat Muslim)​

           ☆☆☆☆☆

Ustadz Arwani akan membahas detail dalam kajian ​AUDIO​ di bawah ini.

Selamat menyimak.
 Download audio kajian 

Dana Haji di Alihkan ke Investasi

Assalamu’alaikum, ustadz/ustadzah ….Bagaimana hukumnya jika dana yang telah disetorkan kepada bank untuk ibadah haji, namun karena belum digunakan akibat antrian yang panjang. Alhasil dana tersebut dialihkan untuk investasi?

Jawaban
————–

‌و عليكم  السلام  و  رحمة  الله  و  بركاته

Menurut UU No. 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji , seluruh sumber dana haji diinvestasikan pada instrumen-instrumen syariah.

Dalam pandangan fikih, pada prinsipnya, menginvestasikan dana tersebut itu boleh dilakukan karena jumlah jamaah haji yang semakin banyak menimbulkan daftar tunggu dan dana haji yang tidak terkelola dan baru bisa digunakan pada saat yang bersangkutan menunaikan ibadah haji.

Begitu pula dana-dana lain, seperti dana efisiensi, manfaat dana haji, dan dana abadi umat yang berpotensi untuk dikembangkan manfaatnya. Dana ini diinvestasikan agar memberikan imbal hasil (return) kepada pemilik dana (jamaah haji) sehingga mereka mendapatkan imbal hasil dari pokok setorannya yang bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang bersangkutan.

Kebolehan investasi dana tersebut juga sesuai dengan maqashid syariah (target hukum), di antaranya bahwa setiap dana diinvestasikan agar memberikan return dan bagi hasil (hifdzul maal min janibil wujud) yang memberikan mashlahat bagi jamaah haji, penyelenggara jamaah haji, dan kualitas penyelenggaraan haji pada khususnya.

​Dengan demikian, investasi dana haji itu boleh dilakukan pada instrumen-instrumen syariah dengan menggunakan skala prioritas dan atas persetujuan (kesepakatan) dengan jamaah haji selaku pemilik dana karena menjadi amanah undang-undang dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.​

Wallahu a’lam.

Pengelolaan Keuangan Haji (4) Selesai

K. Program, Indikator dan Capaian

▪Untuk lihat Program, Indikator dan Capaian, lihat gambar

L. Kesimpulan

▪Haji memiliki peran yang penting dan strategis dalam Islam, karena menjadi rukun Islam kelima yang berarti menjadi salah satu tiang dari keislaman seseorang.

1. Komponen Dana Haji

▪Menurut UU No 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji ditegaskan bahwa sumber keuangan haji itu terdiri dari :

1. Setoran jama’ah haji.
2. Manfaat investasi dana haji.
3. Dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji.
4. Dana Abadi Umat (DAU); dan/ atau
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Hukum Investasi Dana Haji

▪Sesungguhnya jika dana haji itu dibayarkan sebelum menunaikan ibadah haji maka dana tersebut akan bisa digunakan langsung dan tidak ada dana yang mengendap. Tetapi dengan kondisi antrian dan daftar tunggu jama’ah haji saat ini, maka menimbulkan banyak dana haji yang tidak terkelola dan baru bisa digunakan pada saat yang bersangkutan itu menunaikan ibadah haji.

3. Maqashid atau Target Investasi Dana Haji

▪Sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa investasi atau penempatan dana haji ini hukumnya boleh bahkan wajib sesuai dengan dalil dalil syariah untuk mencapai maqashid atau target-target syariah tertentu. Diantaranya adalah

a. Kewajiban investasi dan mengembangkan harta dan pada saat yang sama meninggalkan dana tersebut idle atau tidak digunakan, dimana hal itu dilarang oleh syariat.

2. Investasi ini telah menunaikan maqashid الوجود جانب من المال حفظ yaitu bagaimana harta bisa dilindungi, dikembangkan dan memberikan return atau imbal hasil yang besar, sehingga dana-dana tersebut memberikan manfaat yang lebih besar.

3. Mashlahat bagi jama’ah haji, penyelenggara jama’ah haji, dan juga mashlahat pada umumnya.

4. Kriteria Investasi

5. Instrumen Investasi

▪Di antara instrumen investasi yang mungkin ditempatkan adalah

1. Deposito Bank Syariah yang menggunakan skema mudharabah muthlaqah.

2. SBSN (Surat berharga Syariah Negara) dengan cara BPKH selaku wakil yang menempatkan dana tersebut untuk dibelikan sukuk negara retail dengan akad wakalah.

Cinta Lokasi

Assalamu’alaikum, ustadz/ustadzah.. Ada seseorang aktif di sebuah amanah organisasi, suatu ketika dia menyukai lawan jenis nya yg merupakan partner di organisasi, seseorang tsb memutuskan mundur dr amanah nya krn tdk mau perasaan nya terus berkembang sedangkan belum siap menikah,. Apakah ini termasuk konsep hijrah yg benar? Jika tdk, bagaimanakah solusi terbaik nya, terimakasih😊

🐝🐝🐝 Jawaban

و عليكم  السلام  و  رحمة  الله  و  بركاته
🔓 ​Menutup pintu kemaksiatan dan pintu penyakit hati adalah bagian awal dari langkah berhijrah​

📌 Para ulama ushul menasihati bahwa menutup pintu kemaksiatan lebih didahulukan dari melaksanakan kebaikan

📌 Merealisasikan ilmu adalah wujud pemahaman manusia di atas penghayatannya yang mendalam

✅ Menegakkan sebuah ilmu adalah keniscayaan, melanjutkan dengan ilmu berikutnya adalah harapan berikutnya. Menikah dengan keyakinan rizqi yang terbuka adalah wujud bagusnya iman (Q.S. An-Nur [24] ayat 32)

Wallahu a’lam.

Pengelolaan Keuangan Haji (3)

H. Kendala Pengelolaan Keuangan Haji

1. Anggaran yang Tidak Memadai

▪Sebagai lembaga yang baru didirikan, BPKH mendapatkan anggaran dari dana keuangan haji.

▪Pengawasan, khususnya pengawasan syariah mendapatkan porsi yang tidak besar, karena aktifitas dan programnya masih tidak banyak dan juga invesatasi serta penempatan dananya di tahun pertama dan kedua difokuskan di sektor keuangan, khususnya Sukuk Negara Retail atau SBSN.

▪Oleh karena itu, biaya pengawasan syariah ini tidak terlalu besar dan alokasi dana atau anggaran ini bisa diperkecil hingga 40% dari alokasi yang ada.

2. Panduan Pengawasan Syariah

©Seperti halnya lembaga keuangan syariah di Indonesia yang sudah memiliki tata kelola syariah atau Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mencakup pengawasan, baik pengawasan sebelum investasi, saat investasi dan setelah investasi.

©Begitu pula pengelolaan keuangan haji ini harus memiliki konsep atau sistem pengawasan syariah.

3. Kepemilikan Dana Haji

▪Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No 43 Tahun 2014, komponen dana haji terdiri dari 4. Keempat itu secara syariah harus ditentukan status kepemilikannya, apakah titipan atau pinjaman, karena akan berimplikasi pada penempatan atau hak miliknya.

4. Arah Investasi

©Sebagaimana visi besar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk memperkuat sistem ekonomi syariah secara umum tidak hanya terbatas pada sektor keuangan tetapi juga pada sektor riil dan pilantrofi. Oleh karena itu, perlu kajian yang mendalam tentang arah investasi, tidak hanya terbatas pada sektor keuangan tetapi juga pada sektor riil yang memenuhi kriteria amanat undang-undang, yaitu aman secara syar’i, likuid dan memberikan imbal hasil yang cukup.

©Sementara ini, arah investasi terbatas pada sukuk negara retail sebagai salah satu instrumen keuangan dan belum merambah pada sektor riil.

5. Kriteria Investasi Syariah

▪BPKH belum memiliki kriteria apa saja yang harus dipenuhi bahwa portofolio tertentu itu bisa diinvestasikan dengan memenuhi 3 kriteria dalam undang-undang.

6. Analisis SWOT

a. S = Streingth (kekuatan)

©Pengelolaan dana keuangan haji oleh BPKH itu memiliki unsur strengths, yaitu keberadaan BPKH ini dilindungi regulasi khususnya UU No 43 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada BPKH untuk mengelola keuangan haji.

b. W = Weakness (kelemahan)

▪Tetapi pengelolaan dana keuangan haji oleh BPKH ini memiliki kelemahan, diantaranya adalah bahwa umur BPKH ini masih sangat baru. Di usianya yang muda masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) penyiapan infrastruktur dan konsepsi pengelolaan haji di mana membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

c. O = Opportunity (Peluang)

©BPKH sendiri memiliki kesempatan dan peluang yang sangat besar, di mana dana haji yang dikumpulkan ini sangat besar. Posisi saat ini dana haji mencapai 90 triliun. ini adalah dana yang sangat besar sekali untuk bisa dikembangkan dan dikelola, sehingga bermanfaat bagi jamaah haji, meningkatkan kualitas jamaah haji, meningkatkan sistem keuangan syariah dan menguatkan basis sektor riil ekonomi syariah.

d. T = Threat (Ancaman)

▪Karena dana haji adalah dana jama’ah haji yang jumlahnya sangat besar, sehingga mereka memiliki harapan besar terhadap pengelolaan keuangan haji yang jika kesempatan pertama tidak dilakukan oleh BPKH dan bahkan memberikan kesan yang tidak positif, baik dalam pengelolaan, penempatan dana dan imbal hasil yang tidak memuaskan., maka akan merusak citra BPKH secara umum sebagai lembaga yang dilindungi undang-undang tetapi tidak mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

I. Kebijakan Umum

1. Mengurangi anggaran pengawasan syariah terhadap pengelolaan dana haji dengan memangkas 60% dari l anggaran 250 juta menjadi 100 juta.

2. Menyusun pedoman atau panduan pengawasan syariah, sehingga menjadi sistem yang melekat dalam setiap unit di dewan pengawas dan juga unit-unit di badan pelaksana.

3. Membuat pertimbangan syariah atau opini syariah terhadap hal-hal strategis dalam mobilisasi dana, arah investasi, penempatan dana dan juga penyaluran dana.

J. Solusi

1. Memangkas anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan syariah sekitar 40%.

2. Menyusun konsepsi, panduan atau pedoman pengelolaan keuangan syariah.

3. Membuat opini syariah terhadap hak kepemilikan dana keuangan haji, arah investasi, penempatan dana dan penyaluran dana.

Suamiku Suka Foto Wanita Lain

Assalamu’alaikum, ustadz/ustadzah … Ana mau bertanya, Bagaimana menyikapi suami yang hobi fotografi namun objek fotonya adalah wanita bukan mahram..
Jazakillah khair an katsiran

Jawaban
————–

‌و عليكم  السلام  و  رحمة  الله  و  بركاته
Sikap kita tentunya tidak maklum tapi juga tidak dengan serta merta menentang. Yang perlu dibangun adalah pemahaman agama suami dan ini juga memang tidak mudah karena biasanya laki laki tidak mau diatur atau di kasih masukan oleh istri. Apalagi ketertarikan laki laki kepada perempuan itu begitu kuat.

Perempuan dengan segala keindahan akan selalu jadi objek dan inspirasi bagi semua laki laki . Tapi apabila dia seorang yg paham dan mengenal nilai agama. InsyaAllah dia akan membatasi atau paling tidak meminimalisir nya.

Jadi tugas istri bagaimana bisa mendampingi dan mencari solusi atau cara supaya suaminya bisa giat dan semangat menuntut ilmu agama. Jadi bersabarlah untuk tidak mengatakan bahwa ini tidak boleh dalam islam karena kalau masih awam dibatasi maka persepsi yg timbul akan negatif padahal semua boleh dalam Islam kecuali yang membawa kemudharatan.

Wallahu a’lam.

Pengelolaan Keuangan Haji (2)

F. Instrumen Investasi

▪Diantara instrumen investasi yang mungkin ditempatkan adalah:

1. Deposito Bank Syariah yang menggunakan skema mudharabah muthlaqah. Begitu pula mudharabah muqayyadah, sehingga menempatkan BPKH yang merupakan penerima mandat daripada jama’ah haji sebagai pemilik modal dan Bank Syariah sebagai pengelola.

©Skema Deposito Bank Syari’ah, silahkan lihat gambar

2. SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dengan cara BPKH selaku wakil yang menempatkan dana tersebut untuk dibelikan sukuk negara retail dengan akad wakalah atau wakalah bil Istitsmar, sehingga dana tersebut menghasilkan return baik berupa ujrah ataupun bagi hasil.

©Skema SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) lihat gambar

3. Sukuk Korporasi, dimana salah satu skema dalam mudharabah yang menempatkan BPKH selaku penerima mandat dari jama’ah haji sebagai pemilik modal dan korporasi atau penerbit sukuk sebagai pengelola yang akan ditempatkan pada usaha-usaha yang memberikan imbal hasil secara pasti atau fix income, yaitu dengan akad murabahah.

©Contoh Sukuk Mudharabah dan skema Sukuk Ijarah lihat gambar

4. Investasi di sektor riil dengan penempatan langsung menggunakan akad musyarakah, dimana keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama.

Itulah diantara instrumen-instrumen investasi yang mungkin bisa ditempatkan.

G. Hak Kepemilikan Dana Haji

▪Untuk menjelaskan hak kepemilikan dana haji ini disesuaikan dengan komponen dan jenis dana haji sebagai berikut :

1. Setoran Jama’ah Haji Setoran jama’ah haji ini menggunakan skema Ijarah Maushufah Fi Al Dzimmah, dimana nasabah sebagai pihak penyewa dan penyelenggara haji sebagai pihak yang menyewakan jasa layanan haji. Atas jasa layanan haji tersebut, BPKH mendapatkan fee atau ujrah.

▪Sebaliknya, jama’ah haji mendapatkan layanan untuk menunaikan ibadah haji. Dikatakan Ijarah Maushufah Fi Al Dzimmah karena jama’ah haji membayar ijarah atau fee atas layanan yang belum ada dan baru akan diterima pada saat menunaikan ibadah haji.

▪Oleh karena itu, maka dana setoran haji ini adalah milik nasabah secara individu.

2. Manfaat Dana Haji Manfaat dana haji ini bisa berdasarkan beberapa opsi :

a. Jika dana yang idle tersebut menjadi wadi’ah seperti halnya giro di perbankan syariah, maka berlakulah ketentuan hukum giro wadi’ah di perbankan syariah dimana transaksi formalnya wadi’ah tetapi substansinya adalah qardh.

©Oleh karena itu, jama’ah haji sebagai kreditur. Jika BPKH menginvestasikan atau menempatkan dana haji tersebut di portofolio atau usaha syariah, maka return itu milik pemerintah atau pengelola.

©Begitu pula resiko ditanggung oleh pengelola. Sedangkan kreditur berhak atas pokok modal tanpa imbalan, kecuali bonus yang tidak dipersyaratkan. Hal ini berdasarkan fatwa DSN MUI tentang giro wadi’ah.

©Begitu pula pernyataan AAOIFI bahwa wadi’ah itu substansinya qardh. Hal tersebut juga ditegaskan oleh As-Samarkandy

عارية الدراهم والد نير قرض

b. Mudharabah, dimana jama’ah haji sebagai pemilik modal dan BPKH sebagai pengelola. Atas akad ini, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian diakibatkan oleh ta’addi dan tafrith yang dilakukan oleh pengelola.

3. Dana Efisiensi Jika dana efisiensi ini bersumber dari dana jama’ah haji maka milik jama’ah haji.

▪Sedangkan jika dana efisiensi ini bersumber dari fee milik penyelenggara haji maka dana efisiensi menjadi milik penyelenggara haji.

4. Dana Abadi Umat (DAU)

▪Dana Abadi Umat (DAU) bisa memungkinkan 2 skema :

a. Dana Abadi Umat (DAU) berbentuk infaq jama’ah haji kepada penyelenggara haji dan penyelenggara haji atau BPKH sebagai amil yang harus menyalurkan dana infaq ini untuk kebutuhan mustahik, baik secara langsung ataupun diinvestasikan dan dikembangkan dimana hasilnya itu disalurkan untuk para mustahik dan penerima manfaat.

b. Wakaf, dimana dana ini harus diinvestasikan agar memberikan return dan imbal hasil untuk disalurkan kepada para mustahik atau penerima manfaat. Sedangkan pokoknya tetap di tangan BPKH selaku nadzir.

Sholatnya Orang Sakit

Assalamu’alaikum, ustadz/ustadzah..
ustdzh mau tanya..ini ada pasien kanker sdh stadium 3… masih sadar tapi sdh tdk bisa turun dr tempat tidur…dr luka kankernya keluar darah dan nanah
yg mau ditanyakan..klo sholat bagaimana?…diwudhu kan atau tayamum?.trus baju yg terkena darah dan nanah hrs ganti dulu kah?..
oya pasien jg pake pampers karena sudah susah naik turun tempat tidur…

Jawaban
————–

‌و عليكم  السلام  و  رحمة  الله  و  بركاته
Semua dibersihkan saat mau sholat,  pempers, darah dan nanah, kalau bisa wudhu di wUdhukan pakai air kalau tdk boleh kena air bisa tayamum. Semampunya

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
( Qs. Surat At-Taghabun : 16 )

Wallahu a’lam.

Pengelolaan Keuangan Haji (1)

A. Mukadimah

▪Haji memiliki peran yang penting dan strategis dalam Islam, karena menjadi rukun islam kelima yang berarti menjadi salah satu tiang dari keislaman seseorang.

▪Pada saat yang sama, haji juga dilatarbelakangi oleh niat yang tulus dan komitmen akan ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, diharapkan setiap biaya dan pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk menunaikan ibadah haji ini adalah dana yang halal dan berkah bagi yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.

▪Seseorang dikatakan wajib menunaikan ibadah haji apabila dianggap mampu atau istitha’ah. Menurut Imam Asy Syaukani, istitha’ah sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur’an :

وَعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

▪Itu diartikan  والرحیلة adalah bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan الرحیلة adalah biaya perjalanan.

▪Sebagian ulama As Syafi’iyyah menambahkan syarat baru sebagai syarat ketiga, yaitu الطریق امن yaitu kondisi perjalanan yang aman. Oleh karena itu, maka jama’ah haji yang sudah memenuhi kriteria tersebut wajib menunaikan haji, dan pada saat yang sama wajib pula menyiapkan bekal agar bisa menunaikan haji dengan sebaik-baiknya.

B. Komponen Dana Haji
Menurut UU No 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji ditegaskan bahwa sumber keuangan haji itu terdiri dari :

1. Setoran jama’ah haji.
2. Manfaat investasi dana haji.
3. Dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji.
4. Dana Abadi Umat (DAU); dan/ atau
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

C. Hukum Investasi Dana Haji

▪Sesungguhnya jika dana haji itu dibayarkan sebelum menunaikan ibadah haji maka dana tersebut akan bisa digunakan langsung dan tidak ada dana yang mengendap. Tetapi dengan kondisi antrian dan daftar tunggu jama’ah haji saat ini, maka menimbulkan banyak dana haji yang tidak terkelola dan baru bisa digunakan pada saat yang bersangkutan itu menunaikan ibadah haji. Begitu pula, dana-dana lain seperti dana efisiensi, manfaat haji dan dana abadi umat yang berpotensi untuk dikembangkan manfaatnya.

▪Pertanyaan fikihnya adalah bolehkah menginvestasikan dana-dana tersebut untuk bersangkutan?

▪Jika dana tersebut dibiarkan (Idle) tidak dikelola dan dimanfaatkan maka hal ini bertentangan dengan ayat Al Qur’an :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يـُنْفِقُونـَهَا فيِ سَبِيلِ الله  َِّ فـَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

▪Menimbun harta tersebut juga bertentangan dengan maqashid syari’ah, dimana setiap harta itu harus dikembangkan agar memberikan manfaat yang besar sesuai dengan
kaidah :

حفظ المال من جانب الوجود

©Bahwa salah satu bentuk sarana agar harta itu terlindungi dari keberadaannya maka dengan dioptimalkan. Oleh karena itu, maka dana tersebut harus diinvestasikan dan dikembangkan, sehingga memberikan return dan bagi hasil agar bisa memberikan nilai tambah dan bermanfaat bagi jama’ah haji dan masyarakat pada umumnya.

▪Dengan demikian, maka menginvestasikan dana idle bagi dana-dana haji itu wajib dilakukan dengan ketentuan bahwa itu terjadi dengan izin, mandat atau kuasa daripada jama’ah haji kepada BPKH untuk menempatkannya dalam portofolio tertentu yang halal dan menguntungkan.

D. Maqashid atau Target Investasi Dana Haji

▪Sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa investasi atau penempatan dana haji ini hukumnya boleh bahkan wajib sesuai dengan dalil-dalil syariah untuk mencapai maqashid atau target-target syariah tertentu, di antaranya adalah:

1. Kewajiban investasi dan mengembangkan harta dan pada saat yang sama meninggalkan dana tersebut idle atau tidak digunakan, dimana hal itu dilarang oleh
syariat.

2. Investasi ini telah menunaikan maqashid

الوجود جانب من المال حفظ

▪Yaitu bagaimana harta bisa dilindungi, dikembangkan dan memberikan return atau imbal hasil yang besar, sehingga dana-dana tersebut memberikan manfaat yang lebih besar.

3. Mashlahat bagi jama’ah haji, penyelenggara jama’ah haji, penyelenggaraan jama’ah haji dan juga mashlahat pada umumnya.

E. Kriteria Investasi

▪Sesuai dengan ketentuan UU No 34 tahun 2008 bahwa seluruh investasi itu harus memenuhi rambu-rambu, di antaranya adalah sesuai syariah, dilakukan atas dasar kehati- hatian, akuntabel, dan lain sebagainya.

▪Dalam fikih, investasi juga harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diantaranya adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI selaku otoritas fatwa di Indonesia. Di antara transaksi yang dilarang adalah transaksi di seluruh portofolio atau produk Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) ataupun usaha-usaha yang tidak halal, seperti usaha-usaha yang bergerak di bidang pornografi, pornoaksi atau hal-hal yang memberikan madharat kepada anak bangsa dan pendidikan pada umumnya.

3. Investasi tersebut memberikan imbal hasil yang tinggi dengan resiko yang bisa dikendalikan, yaitu dengan cara memilih perusahaan-perusahaan yang amanah tetapi juga resikonya harus dimitigasi. Hal ini sesuai dengan penegasan dari Ibnu Taimiyyah bahwa

الخطر خطران خطر التجارة الذي لا بد منه

“Resiko itu ada dua, yaitu pertama adalah resiko dagang atau bisnis yang tidak bisa dihindarkan namun dibolehkan oleh syariat. Sedangkan resiko yang dilarang adalah
resiko yang berbasis judi atau spekulasi.

4. Investasi tersebut prioritasnya dilakukan pada sektor riil sebagaimana berdasarkan prinsip fikih aulawiyyat atau fikih prioritas yang mengharuskan kita untuk memilh mana yang lebih baik daripada yang baik dan mana yang lebih mashlahat daripada
yang mashlahat.

▪Dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa mashlahat yang lebih besar didahulukan daripada mashlahat yang lebih sedikit dan mashlahat yang mencakup orang banyak juga didahulukan daripada mashlahat yang mencakup orang sedikit. Sesuai dengan kaidah fikih :

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة